Prof. Jimly Asshiddiqie Tutup SILAKNAS ICMI 2025: “Cendekiawan Harus Menjaga Inklusivitas Indonesia yang Majemuk”
Prof. Jimly Asshiddiqie Tutup SILAKNAS ICMI 2025: “Cendekiawan Harus Menjaga Inklusivitas Indonesia yang Majemuk”
Badung, Bali — Media Suara Umat.
Rangkaian Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) ICMI 2025 resmi ditutup pada Ahad sore oleh tokoh hukum tata negara Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie, di Hotel Four Points, Ungasan, Badung. Dalam pidato reflektifnya, Prof. Jimly tidak hanya mengulas sejarah kelahiran ICMI pada 1989, tetapi juga memberikan pandangan strategis mengenai masa depan Indonesia sebagai bangsa besar yang majemuk, demokratis, dan berkualitas.
Acara penutupan ini dihadiri oleh pengurus pusat dan daerah ICMI, para tokoh nasional, dan perwakilan kementerian—melanjutkan rangkaian kegiatan yang sebelumnya dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, sejumlah menteri lainnya, Pangdam, Kapolda Bali, serta Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali.
Kilas Balik Sejarah: “1989, Tahun Ketika Politik Tidak Ramah bagi ICMI”
Prof. Jimly membuka sambutannya dengan kembali ke tahun-tahun awal ICMI berdiri. Ia mengenang masa ketika dirinya ditugaskan menjadi Ketua Panitia Lokakarya Pengembangan pertama pada tahun 1989. Masa itu, menurutnya, adalah periode politik yang sangat sulit.
“Suasana politik 1989–1993 bukanlah suasana yang ramah. Ada keraguan dan kekhawatiran terhadap kelompok Islam, baik dari kalangan nasionalis, aparat, maupun kelompok non-Muslim,” ujar Prof. Jimly.
Ia menjelaskan bahwa beberapa menteri pada saat itu secara terbuka mengekspresikan keberatan terhadap organisasi berbasis cendekiawan Muslim, karena khawatir akan perubahan konfigurasi politik nasional.
Karena itulah, lanjutnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan, gagasan awal organisasi ini bahkan sempat menggunakan nama ‘Komunikasi Pembangunan Indonesia (KPI)’ sebelum akhirnya kembali pada jati diri dan keberanian menjadi ICMI: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia.
“ICMI Harus Diletakkan dalam Konteks Kebangsaan, Bukan Keislaman Sektoral”
Salah satu pesan paling kuat dari pidato Prof. Jimly adalah penegasan bahwa ICMI harus menjadi kekuatan inklusif, bukan kelompok eksklusif.
“Kita tidak boleh meletakkan ICMI dalam konteks keislaman sempit. Ia harus diletakkan dalam konteks kebangsaan. Indonesia lebih besar dari sekadar satu identitas,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan 87% penduduk Muslim, namun tetap memiliki 17% warga non-Muslim, jumlah yang lebih besar daripada total total penduduk Brunei, Malaysia, atau banyak negara Asia lainnya.
Karenanya Indonesia harus terus menjadi bangsa yang pragmatik, dialogis, dan pluralistik—bukan melting pot yang menghapus identitas, tetapi mozaik besar yang merayakan keragaman.
Pluralisme Segmented: “Kita Hidup Dalam Mozaik Pulau-Pulau Peradaban”
Prof. Jimly menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang unik:
bukan monolit, bukan pula larutan tunggal, tetapi pluralisme bersegmen.
Ia mencontohkan:
Pulau yang mayoritas Hindu seperti Bali,
Pulau yang hampir seratus persen Katolik,
Wilayah yang mayoritas Muslim kuat,
Kawasan yang multietnis dan multilingual.
“Setiap kelompok, setiap pulau, setiap komunitas memiliki persepsi kebenarannya sendiri. Inilah Indonesia. Kita harus memahami mosaik besar ini dengan arif,” ujarnya.
Cendekiawan: Penentu Peradaban Bangsa
Mengutip pengalaman panjangnya sejak 1980, Prof. Jimly menegaskan bahwa kualitas peradaban bangsa tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh kualitas cendekiawan yang berintegritas.
“Intellectual yang berkualitas dan beridentitas kebangsaan—itulah yang menentukan masa depan republik ini,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa cendekiawan yang tercerahkan harus:
berhati-hati,
jujur,
berintegritas,
serta tidak melukai kepentingan bangsa dengan permainan-permainan kecil yang merusak.
Tradisi ICMI: Dari SILAKNAS 1990 hingga SILAKNAS Bali 2025
Prof. Jimly menegaskan bahwa tradisi Silaturahmi Cendekiawan Muslim, atau yang kini dikenal dengan SILAKNAS, sebenarnya sudah berjalan sejak awal 1990-an, bukan hanya tradisi baru.
“Setiap tahun, sejak 1980-an, bahkan sebelum ICMI berdiri, para cendekiawan sudah berkumpul membahas riset ilmiah, kebijakan publik, dan komunikasi pembangunan. ICMI hanya memperkuat tradisi itu.”
Ia mengajak seluruh peserta untuk menjaga kesinambungan tradisi ilmiah tersebut melalui:
riset kebijakan,
diskusi publik yang berkualitas,
dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Penutup: “ICMI Harus Menjadi Rumah Kebijaksanaan Indonesia”
Menutup sambutannya, Prof. Jimly menyerukan agar ICMI tetap menjadi rumah persatuan, rumah intelektual, dan rumah kebijaksanaan.
“Indonesia ini terlalu besar, terlalu kaya, dan terlalu majemuk untuk dikelola tanpa kebijaksanaan. ICMI harus menjadi rumah tempat kebijaksanaan itu tumbuh.”
Dengan pidato reflektif penuh sejarah dan kebijaksanaan itu, SILAKNAS ICMI 2025 resmi ditutup. (RAYD)
