Detail Artikel

# Wamen Dikdasmen di Bali: Guru Swasta Tidak Boleh Lagi Merasa Dianaktirikan

**Denpasar** — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih adil bagi guru swasta di seluruh Indonesia.

Penegasan itu disampaikan saat berdialog dengan guru-guru Muhammadiyah Bali dalam kegiatan pembinaan pendidikan yang berlangsung di SD Muhammadiyah 3 Denpasar, Kamis (4/6/2026).

Dalam suasana santai namun penuh substansi, Wamen menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak mungkin dicapai tanpa memperkuat peran guru sebagai aktor utama transformasi pendidikan.

**"Sekolah-sekolah Muhammadiyah harus terus berorientasi pada mutu. Dan kunci utama mutu pendidikan itu adalah guru,"** tegasnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini menggunakan pendekatan baru dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, yakni melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru.

"Kami memperjuangkan kesejahteraan guru berbasis kompetensi dan sertifikasi. Karena kesejahteraan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran," ujarnya.

### Tunjangan Guru Non-ASN Naik Menjadi Rp2 Juta

Di hadapan ratusan guru Muhammadiyah, Fajar menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sama kepada guru ASN maupun non-ASN.

Ia mengungkapkan bahwa tunjangan profesi guru non-ASN yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) kini meningkat menjadi Rp2 juta per bulan.

**"Pemerintah tidak ingin guru-guru non-ASN terus merasa berada di posisi yang kurang beruntung dibanding guru ASN. Sepanjang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat profesi, mereka berhak memperoleh tunjangan profesi guru,"** katanya.

Tunjangan tersebut diberikan langsung kepada guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan profesional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

### Pemerintah Percepat PPG dan Beasiswa Sarjana Guru

Wamen juga mengungkapkan bahwa masih terdapat ratusan ribu guru di Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana maupun Pendidikan Profesi Guru.

Karena itu pemerintah memperluas program beasiswa S1 dan PPG bagi guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi besar dunia pendidikan yang sedang disiapkan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

**"Ke depan profesi guru harus semakin profesional. Hanya mereka yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai yang akan memasuki profesi guru,"** ujarnya.

Ia menambahkan bahwa standar profesi guru akan semakin diperkuat sehingga kualitas pendidikan nasional dapat meningkat secara berkelanjutan.

### Redistribusi Guru PPPK ke Sekolah Swasta

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam dialog tersebut adalah banyaknya guru terbaik sekolah swasta yang setelah lulus PPPK kemudian berpindah ke sekolah negeri.

Menurut Fajar, pemerintah telah melakukan terobosan regulasi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Melalui kebijakan terbaru, guru PPPK kini memiliki peluang untuk kembali mengajar di sekolah asalnya sepanjang memenuhi mekanisme yang ditetapkan pemerintah daerah.

**"Kami memahami keresahan sekolah-sekolah swasta yang kehilangan guru terbaiknya setelah diangkat PPPK. Karena itu pemerintah membuka ruang redistribusi guru PPPK agar sekolah swasta tetap memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas,"** jelasnya.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap seluruh satuan pendidikan tanpa membedakan sekolah negeri maupun swasta.

### Muhammadiyah Diapresiasi

Dalam kesempatan itu, Wamen juga menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan pendidikan Muhammadiyah di Bali, khususnya SD Muhammadiyah 3 Denpasar yang telah berkembang menjadi salah satu sekolah unggulan dengan jumlah peserta didik yang terus meningkat.

Ia menilai keberhasilan sekolah Muhammadiyah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

**"Tantangan terbesar bukan hanya menjadi sekolah yang baik, tetapi menjaga konsistensi mutu agar tetap menjadi pilihan masyarakat dari waktu ke waktu,"** katanya.

Menutup dialognya, Fajar menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya membangun sistem pendidikan yang lebih adil, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

**"Negara tidak boleh membiarkan guru swasta merasa dianaktirikan. Semua guru memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,"** pungkasnya.

  (RAYD) Donasi Suara Umat atas nama PT MEDIA SUARA UMAT. BANK BSI NO REK. 7326712967